Notification

×

Iklan

Iklan

 


Pengangguran Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Dewan

Senin, 06 Februari 2023 | Februari 06, 2023 WIB | 0 Views Last Updated 2023-08-29T10:00:45Z


Bekasi - radarberitanasional.com

Terkait Pengangguran di Kabupaten Bekasi adalah tanggug jawab Pemerintah Daerah dan Dewan, karena Kabuapten Bekasi merupakan daerah Kawasan Industri terbesar di Asia Tenggara dan juga daerah Urban para pencari kerja dari daerah, karena Kabupaten Bekasi terdapat Perusahaan - perusahaan besar yang berada di beberapa Kawasan Industri seperti Kawasan MM-2100 Cibitung, Kawasan LIPPO, Kawasan Hyundai, dan Kawasan EJIP dan masih banyak lagi Kawasan Industri yang kecil di Kabupaten Bekasi.

Namun semua ini sangat kita sayangkan bahwa Kabupaten Bekasi yang di juluki Kawasan Industri terbesar di Asia Tenggara, namun masih banyak warga Masyarakat Kabupaten Bekasi yang Pengangguran akibat sulitanya lapangan pekerjaan di Perusahaan - perusahan yang ada di Kabupaten Bekasi.

Nurhasan, SH, sebagai calon Legislatif dan juga Lowyer mengatakan, bahwa warga Masyarakat Kabupaten Bekasi
yang usia produktif dan yang berpotensi untuk bekerja setelah lulus Sekolah malah sulit masuk kerja dan banyak yang menjadi Pengangguran, ini menjadi suatu pertanyaan kita semua, siapa yang salah? yang jelas para Stakeholder yang berkepentingan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi khusunya Dinas Tenaga Kerja diduga belum dapat memberikan yang terbaik buat warga Masyarakat Kabupaten Bekasi dengan banyaknya Perusahaan - perusahaan di Kabupaten Bekasi belum dapat menyerap tenaga kerja dengan maksimal," kata Nurhasan, SH.

Dari semua ini, Saya mengharapkan kepada Masyarakat Kabupaten Bekasi apabila diri Saya terpilih oleh Masyarakat Kabupaten Bekasi di Dapil Enam, maka Saya akan memproritaskan dan memperjuangkan serta mengagendakan agar Pemerintah Daerah dan Dewan harus dapat bertanggung jawab kepada Masyarakat Kabupaten Bekasi tentang Pengangguran," ujar Nurhasan, SH.

Karena menurut catatan Disnaker Kabupaten Bekasi yang di tandatangani oleh Penjabat Bupati Bekasi H.Dani Ramdan, pada Tanggal 5 Juli 2022 lalu, bahwa angka Pengangguran di Kabupaten Bekasi masih cukup tinggi yakni kisaran sebesar 10,26 % Persen, maka dengan tinggi nya angka Pengangguran, seharusnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi dapat bertanggung jawab dan membentuk Tim Penanggulangan Pengangguran, yang bertujuan untuk dapat mentargetkan Rekrutmen 3.000 Calon Tenaga Kerja dan ini sudah dilakukan MoU dengan 61 Perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi agar dapat mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja," papar Nurhasan, SH (7/2/2023).

Nurhasan, SH menegaskan, 
bahwa MoU yang pernah dilakukan oleh Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan sampai saat ini belum ada realisasi dan kabar dari Disnaker sebagai penanggung jawab perekrutan tenaga kerja di Perusahaan - perusahaan, padahal Kabupaten Bekasi dapat di juluki sebagai Kawasan Industri terbesar di Asia Tenggara, namun masih banyak warga Masyarakat Kabupaten Bekasi Pengangguran," tegas Nurhasan, SH.

"Saya mengharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dan Dewan dapat bertanggung jawab dalam rekrutmen tenaga kerja, karena masih banyak di dominasi oleh Perusahaan Outsourcing yang tidak jelas, ini sudah jelas - jelas sangat merugikan warga Masyarakat Kabupaten Bekasi untuk mencari pekerjaan, dan semua ini dapat di indikasikan adanya suatu pembiaran Dinas Tenga Kerja dengan Outsourcing tersebut," ungkap Nurhasan, SH.

Apa bila Saya terpilih sebagai Anggota Legislatif di DPRD Kabupaten Bekasi sebagai Wakil Rayat, maka Saya harus memperjuangkan dengan meniadakan sistem kerja yang melibatkan pihak Outsourcing, sehingga hak - hak nya Karyawan terbebas dari sistem rekrutmen pihak ketiga yang sangat merugikan pekerja yang masuk melalui Outsourcing," papar Nurhasan, SH.

Dengan banyak nya Pengangguran di Kabupaten Bekasi, seharusnya Pemerintah Daerah dan Dewan harus bertanggung jawab dan tidak terjadi, karena di Kabupaten Bekasi sekitar 7.339 Perusahaan Besar dan Kecil yang beroperasi di Kabupaten Bekasi dari data Tahun 2021, karena menurut data bahwa di Kawasan Industri Cikarang ada 2.125 Perusahaan dan Penanam Modal Asing (PMA) sekitar 25 Negara data pada Tahun 2017, bahwa ini adalah menjadi salah satu tugas yang harus Saya jalankan apabila diri Saya terpilih menjadi Anggota Legislatif oleh Masyarakat Dapil Enam mau pun Masyarakat Kabupaten Bekasi, agar benar - benar Saya perjuangkan untuk mengatasi Pengangguran yang ada di Kabupaten Bekasi dan menghapus sistem Outsourcing.

( Red )
×
Berita Terbaru Update